Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kertapati adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, pemerintah Kertapati harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memenuhi harapan tersebut.
Menurut pakar keuangan publik, Prof. Dr. Bambang Riyanto, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan kunci utama dalam menciptakan good governance. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mempercayai pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kertapati adalah dengan melakukan audit yang independen dan transparan. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut data terbaru dari BPK, masih terdapat temuan-temuan yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk di Kertapati. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan pembenahan harus segera dilakukan oleh pemerintah setempat.
Selain itu, pemerintah Kertapati juga perlu meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengawal pengelolaan keuangan publik di Kertapati.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan kunci dalam mencegah praktik korupsi. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka akan sulit bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.
Dengan demikian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kertapati bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sudah jelas, tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh stakeholders terkait untuk bekerja sama dalam mewujudkan good governance di Kertapati.