Evaluasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kertapati dalam menegakkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan publik merupakan hal yang sangat penting. BPK Kertapati sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Republik Indonesia, evaluasi kinerja BPK Kertapati dapat menjadi acuan bagi lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. “BPK Kertapati harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan publik agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK Kertapati harus memiliki kriteria yang jelas dalam mengevaluasi kinerjanya. Menurut Dr. Mardiasmo, seorang pakar keuangan publik, kriteria tersebut antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan. “Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, BPK Kertapati dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Good Governance,” katanya.
Namun, evaluasi kinerja BPK Kertapati juga harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Emil Salim, seorang tokoh yang sangat peduli dengan masalah pemerintahan, bahwa Good Governance bukanlah suatu tujuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan merupakan proses yang harus terus dilakukan.
Dengan demikian, evaluasi kinerja BPK Kertapati dalam menegakkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan publik merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya membangun tata kelola keuangan publik yang baik dan transparan. Semoga BPK Kertapati dapat terus meningkatkan kinerjanya demi tercapainya tujuan tersebut.